Pelatihan Pembibitan SPKPH

Bertempat di Balai Desa Sepang Kota, kecamatan Sepang, kabupaten Gunung Mas penggiat Serikat Petani Karet Penyang Hapakat (SPK-PH) berkumpul untuk mengikuti pelatihan pembibitan dan pemeliharaan kebun karet.

Pelatihan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 12-14 Mei 2011. Dari 3 hari pelatihan dibagi menjadi 1,5 hari teori, 1 hari praktek dan ½  hari evaluasi praktek lapangan serta membahas rencana tindak lanjut pasca pelatihan.

Pelatihan dapat terselenggara atas kerjasama SPKPH dengan Lembaga Dayak Panarung (LDP), CU Betang Asi, AMAN Kalteng, Dinas Perkebunan propinsi Kalteng dan Dinas Pertanian/ Perkebunan kabupaten Gunung Mas.

Namun, tidak kurang dari 25 peserta yang mengikuti pelatihan beruntung, karena sebagai narasumber langsung dari PT. Bridgestone Kalimantan Plantation (PT. BSKP) Kalimantan Selatan. Alasan dari panitia mengundang Bridgestone adalah karena ingin belajar langsung dari praktisi lapangan yang mengenal dan ahli di bidang perkaretan.

Rombongan BSKP tiba pada pukul Rabu (11/5) malam di Sepang Kota, setelah menempuh perjalanan pagi hari berangkat dari Banjarbaru Kalsel. Sebagai ketua rombongan di pimpin oleh Suryani, SP dan didampingi Adi Priyo Santo, Samsudin Toha dan Syamsudin Noor.

Suryani lebih akrab dipanggil Pak Yani panggilan akrabnya adalah kepala Field Administration di BSKP. Sedangkan Santo kepala divisi penyadapan. Di bidang okulasi, maka Toha di ajak oleh Suryani mempraktekkan cara okulasi yang tepat. Rombongan tiba dengan menggunakan mobil strada yang dikemudikan oleh Syamsudin Noor yang biasa dipanggil Udin.

Acara berlangsung secara dinamis. Ini terlihat dari pertanyaan yang bertubi-tubi disampaikan para peserta kepada nara sumber, baik dari Bridgestone, dinas Perkebunan propinsi Kalteng maupun dinas pertanian dan perkebunan kabupaten Gunung Mas.

Kepala Dinas perkebunan Kalteng membuka kegiatan ini secara resmi. Arnilus, mewakili kepala dinas mengharapkan kegiatan ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan petani karet. Di tempat yang sama, Simson, SP, mewakili kepala dinas pertanian dan perkebunan Gunung Mas turut menyampaikan materi mengenai kebijakan dan program yang akan dilakukan di tahun 2011/ 2012 di wilayah kabupaten Gunung Mas untuk membantu petani karet.

Dalam rencana tindak lanjut tahun 2011/ 2012, petani yang tergabung di SPKPH akan melakukan pembibitan secara okulasi di masing-masing kelompok tani, namun terlebih dahulu akan membeli bibit dari PT. BSKP agar mendapatkan mutu bibit karet yang bagus dan terjamin.

Seminar dan RAT Puskopdit BKCU Kalimantan di Jakarta

Setelah terjadi krisis moneter yang melanda beberapa Negara di kawasan Asia (Korea, Thailand, Indonesia, dan Malasia) pada tahun 1997 setidaknya tercatat sebagai sejarah dan sekaligus memberikan pembelajaran yang sangat berharga bagi pengambil kebijakan dan keputusan serta pengaturan regulasi.  Bahwa sesungguhnya pengembangan ekonomi bangsa yang berbasis konglomerasi itu rentan terhadap badai krisis moneter.  Sementara itu lembaga keuangan ekonomi mikro (diantaranya adalah koperasi), sangat berbeda jauh karakteristiknya dengan ekonomi konglomerasi, sehingga mampu menunjukkan daya tahanya terhadap gempuran badai krisis moneter yang melanda Indonesia.

Dari sekian banyak jenis koperasi di Indonesia, yang dominan berkembang dengan baik dan mandiri adalah jenis koperasi credit union (CU) yang dikenal dengan panggilan KOPDIT (Koperasi Kredit) di tingkat pemerintah, sedangkan di kalangan masyarakat lebih akrab dengan menyebut CU.  Bahkan dalam media pemberitaannya disebut bahwa (CU) sebagai lembaga keuangan mikro formal non bank, dapat melakukan kegiatan-kegiatan keuangan mikro (micro finance) yakni penyediaan jasa keuangan dan pengembangan kapasitas bagi anggotanya.

Karakteristik dasr CU adalah membanguan karekter anggota sebagai kunci keberhasilan melalui tiga pilar yaitu pendidikan, swadaya, dan solidaritas.  Melalui pendidikan terus menerus kepada anggota baru maupun penyegaran kepada anggota lama untuk meningkatkan kesadarab tetang makna swadaya dan solidaritas serta memahami tentang tata kelola koperasi CU dengan baik sehingga menjadi kekuatan mental yang terekpresi dalam kesetiaan menjadi “penabung dan peminjam yang baik”.  Koperasi CU di Indonesia secara nasional pada tingkat Koperasi Kredit (INKOPDIT) telah mencapai 32 puskopdit/pra puskopdit, dengan jumlah 974 CU Primer 1.330.581 orang anggota, dan asset Rp. 7,155 triliun per Desember 2010.

Puskopdit Badan Koordinasi Credit Union (BKCU) Kalimantan adalah anggota INKOPDIT memiliki 46 CU Primer tersebar di Kalimantan, Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi, NTT, dan Papua.  Terdiri dari 432.322 orang (anggota) dan asset Rp. 3.726 triliun per 31 Desember 2010.  Kondisi tersebut jelas mempunyai arti dan kontribusi dalam membangun “ekonomi kerakyatan” di negeri ini.  Kinerja tersebut memotivasi dan member inspirasi bagi Puskopdit BKCUK untuk melaksanakan seminar nasional tentang credit union.

Menurut Damianus Djampi, Wakil Ketua BKCUK, tujuan seminar tersebut ada tiga.  Pertama, memahami dan mencemari kembali paradigm eksistensi dan perkembangannya koperasi CU baik ditingkat primer, sekunder, dan induk sebagai pelayanan jasa keuangan dan pemberdayaan masyarakat/anggotanya di Indonesia.  Kedua, mengembangkan kerangka kerja untuk memahami lebih luas dan mendalam mengenai peran koperasi CU sebagai kebangkitan eknomi rakyat dalam tatanan ekonomi Indonesia dan pemberdayaan khususnya.  “Tujuan ketiga adalah memahami berbagai kendala penerapan perpajakan terhadap koperasi dan UKM pada era kebangkitan ekonomi rakyat agar diperoleh kerangka konsep yang sesuai dalam pengembangan dan penetapan regulasi terhadap lembaga keuangan mikro yang layak bagi masyarakat ekonomi lemah”, urai mantan ketua CU Katulistiwa Bakti ini.

Seminar dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2011 di Sheraton Media Hotel & Towers Jl. Gunung Sahari Raya, Jakarta.  Penyelenggara seminar yang dirangkai dengan RAT BKCUK tersebut adalah INKOPDIT Jakarta bekerjasama dengan PUSKOPDIT BKCU Kalimantan.  Panitia penyelenggara adalah pengurus dan manajemen CU. Barerot Gratia Jakarta yang juga tua rumah RAT PUSKOPDIT BKCU tahun buku 2010 bersama dengan pengurus dan manajemen PUSKOPDIT BKCUK.

Penasehat seminar dan RAT adalah Paul Sutopo, Ph.D.  penaggung jawab adalah Drs. A.R. Mecer (Ketua Puskopdit BKCUK), Abat Elias, SE. (GM INKOPDIT), Dr. Amu Lanu A. Lingu, SE., M.Si.  Antonius Sumarwan, SJ. Marselinus Sunardi, S.Pd. Damianus Djampi, P. Fredy Rante Taruk, Pr. dan Drs. Stefanus masiun.  Panitia pengarah adalah F.X. jarot Winarto, SE. Frans Laten, SE. Serapina Serafin, Agung, dan Sunarto.

Peserta seminar terdiri dari utusan CU primer, mitra, PUSKOPDIT BKCU Kalimantan, CU Primer tuan rumah sebagai penyelenggara RAT PUSKOPDIT BKCU Kalimantan, peninjau anggota CU Primer, peninjau luar dan mantra, Puskopdit Bekatigate Sumatera Utara, Puskopdit Caraka Utama Lampung, Puskopdit Bogor Banten, Puskopdit Swadaya Utama Maumere, Puskopdit Jatimtim Malang (Sawirin) seluruhnya berjumlah 252 orang.

Seminar dibuka oleh Wapres Boediono sekaligus sebagai keynote speaker.  Nara sumber adalah A.R. Mecer, Dr. Amu Lanu A. Lingu, Abat Elias, Dr. Nining I Soesilo (Ketua UKM Center UI), Dr. Novita (Universitas Guna Dharma), Ir. Toto Sugiarto, Ph.D. (Universitas Guna Dharma), T. Handoko Eko Prabowo, Ph.D. (Universitas Sanata Dharma), Dirjen Pajak, Avanti Fontana, Ph.D. (ketua Center for Innovative & Entrepneursip UI).

Setelah seminar dilanjutkan dengan lokakarya anggaran rumah tangga dan poljak Puskopdit BKCUK dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Puskopdit BKCUK tahun buku 2010.

 

Sumber  : Majalah Kalimantan Review (KR)

Terbitan : Mei 2011

Aliansi Bumi Pertanyakan REDD+

Sebagai bagian dari organisasi masyarakat sipil, Lembaga Dayak Panarung (LDP) berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak yang seharusnya diketahui dan diterima oleh masyarakat.

Ikut tergabung di dalam Aliansi Bumi pada akhir April 2011 beberapa penggiat LDP  turun ke jalan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. Berikut salinan berita yang diambil dari koran Kalteng Pos:

Puluhan aktivis dari 10 ormas/ LSM yang menamakan diri Aliansi Bumi mempertanyakan program REDD+. Aliansi yang terdiri atas perwakilan Save of Borneo (SOB), WALHI Kalteng, BEM STIMIK, BEM STAIN, BEM UNKRIP, BEM UNPAR, AMAN Kalteng, Lembaga Dayak Panarung (LDP), KAMMI dan SLANKERS itu menyoal program kerja sama luar negeri yang dianggap belum diketahui masyarakat banyak itu.

Pertanyaan terhadap program kerja sama yang mengantarkan gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, bupati Kapuas H.M. Mawardi dan pejabat lainnya ke Brazil itu disampaikan Kamis (21/4) kemarin saat mereka menggelar aksi dalam rangka hari bumi 2011 di halaman kantor gubernur Kalteng. Para aktivis tersebut juga mempertanyakan keuntungan REDD+ bagi rakyat Kalteng.

Selain mempertanyakan keuntungan progaram REDD+ para aktivis menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, antara lain menuntut penghentian dan pencabutan izin perusahaan yang menimbulkan konflik, menghentikan izin PBS dan tambang bermasalah, menghentikan konversi hutan dan menegakkan hukum di sektor kehutanan.

Mereka menyatakan, beberapa tahun belakangan isu yang banyak dibicarakan oleh para pemerhati lingkungan adalah perubahan iklim. Dalam konteks perubahan iklim, Indonesia termasuk salah satu negara yang akan mengalami kerugian besar.

“Pemerintah harus memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk kawasan kelola rakyat dan melindungi hak dan wilayah kelola masyarakat adat, mengevaluasi kembali izin yang telah dikeluarkan dan melaksanakan moratorium”, kata Anang, seorang aktivis.

Menurut mereka, Kalteng merupakan propinsi terluas ketiga di indonesia. Namun, luas 1,5 kali pulau Jawa dan luas hutan kurang lebih 10 juta hektar ternyata tidak lagi memberi berkah pada masyarakat sekitarnya. Pemerintah menganggap sumber daya alam sebagai modal ekonomi yang tinggi sehingga sewaktu-waktu dapat dieksploitasi atau dikonversi menjadi uang.

Akibatnya, keuntungan besar tidak dinikmati oleh rakyat, namun oleh para investor yang rakus akan kekayaan dengan praktik pengelolaan usaha yang buruk dan tidak jarang menciptakan persoalan di tengah masyarakat.

Para investor diberi fasilitas yang demikian mewah, namun disisi lain rakyat dibiarkan terlunta-lunta dan berjuang sendiri tanpa perhatian. Dilihat secara kasat mata, praktik seperti ini sungguh tidak adil. Saat ini banyak kalangan umum melihat bahwa rakyat telah kehilangan fungsi dan peran pemerintah yang sesungguhnya.

Pernyataan dan tuntutan itu sedianya akan disampaikan kepada gubernur Kalteng, tetapi mereka hanya ditemui kepala biro humas dan protokoler setda Kalteng Drs. Kardinal Tarung.

Sumber: http://ldpborneo.org

SOFT OPENING KPD SWALAYAN

Cita – cita para pendiri untuk memiliki unit usaha sendiri dalam bentuk koperasi sesungguhnya akhirnya bisa terwujud Hal ini diungkapkan oleh ketua Dewan Pengurus CU Betang Asi Dr. Amu Lanu A. Lingu, SE, M.Si saat memberikan kata sambutan pada acara Soft Opening KPD Swalayan pada Senin, 24 Januari 2011.

Amu Lanu yang juga masih aktif sebagai tenaga pengajar di Universitas Palangka Raya juga menyampaikan bahwa Gedung baru ini merupakan semangat dari gerakan Credit Union Betang Asi dalam menggerakan sektor ekonomi dalam bentuk koperasi. Dalam KPD yang terjadi adalah pertemuan antara uang dan barang, sedangkan di Credit Union adalah pertemuan antara uang dan orang. ini yang kemudian membedakan CU dan KPD. KPD merupakan aliran dari pemikiran Robert Owen sementara CU aliran dari pemikiran Raiffeisen.

Sementara ketua pengurus KPD Swalayan, Marchony dalam sambutannya mengatakan bahwa dengan dibukanya gedung KPD Swalayan yang baru ini diharapkan dapat lebih memacu semangat dan gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat di Kalimantan Tengah khususnya bagi anggota CU dan KPD.

Marchony juga menyampaikan bahwa gedung ini dibangun di atas lahan seluas 840 meter persegi dengan masa pembangunan selama sepuluh bulan terhitung dari Pebruari – Nopember 2010 dan telah menelan biaya sebesar Rp. 1 Milyar lebih. Diharapkan dalam bulan Pebruari 2011 ini akan dilakukan Grand Opening dengan mengundang Bpk. A.R Mecer dari Pontianak.

Besarnya dana untuk pembangunan gedung baru dan penyediaan peralatan membuat Amu Lanu perlu mengingatkan kepada para manajemen KPD Swalayan untuk wajib menjaga dan memelihara setiap asset yang dimiliki karena apa yang dimiliki adalah kekayaan yang dikumpulkan dari orang banyak.  Selain itu juga dikatakan bahwa wajib bagi para staff untuk masuk jadi anggota KPD sehingga dia akan mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab pada kelangsungan KPD Swalayan.   @nd.

STUDI BANDING SERIKAT PETANI KARET

Diperkirakan lebih dari 60% anggota CU Betang Asi adalah petani karet. Sebagai mitra kerja antara Lembaga Dayak Panarung (LDP) dan CU Betang Asi tetap berkomitmen mendukung kegiatan yang dilakukan untuk kemajuan dan pemberdayaan petani karet.

Petani karet lebih banyak menggunakan cara dan pola lama untuk mengolah karet yang sudah mereka miliki, untuk itulah perlu dilakukan kegiatan membuka wawasan dan pola pikir petani karet. Studi banding dilakukan untuk memberikan wawasan dan pola pikir baru sehingga dapat dipraktekkan sekembalinya di SPK masing-masing. Berikut kutipan tulisan kegiatan Studi Banding SPK yang ada di Kalimantan Tengah.

Sejumlah Serikat Petani Karet (SPK) di wilayah Kalimantan Tengah melibatkan diri dalam kegiatan “Studi banding SPK Kalteng ke Perusahaan Terbatas Bridgestone Kalimantan Plantantion (PT. BSKP) Kalimantan Selatan”.

PT. BSKP sengaja dipilih untuk melihat secara langsung proses pengolahan karet secara modern. Perusahaan yang mempunyai kebun karet seluas 6.000 ha ini terletak di desa Bentok Darat, kecamatan Bati-bati, kabupaten Pelaihari.

Bridgestone berkantor pusat di Tokyo, produsen ban terbesar di dunia juga perusahaan karet. Selain ban untuk digunakan dalam berbagai aplikasi, juga memproduksi berbagai diversifikasi produk, yang meliputi industri karet dan produk kimia dan barang olahraga. Produk-produknya dijual di lebih dari 150 negara.

Kegiatan studi banding didampingi langsung oleh Lembaga Dayak Panarung (LDP) Palangka Raya. Hal ini dibuktikan  dari 3 aktivis yang ditugaskan langsung oleh Direktur LDP, Ambu Naptamis, SH, MH.

“Tujuan dari studi banding ini adalah untuk menguatkan masyarakat adat dan organisasi rakyat, dalam hal ini petani karet” jelas Ambu ketika melaksanakan technical meeting di kantor LDP bersama peserta 18 peserta tanggal (20/11) malam. Dengan diadakan pelatihan tersebut Ambu mengharapkan agar peserta studi banding sepulangnya dari kegiatan ini dapat membagi apa saja yang dipelajari di lapangan kepada petani karet yang lain.Studi banding tersebut sebagai bagian dari program Lembaga Dayak Panarung (LDP)

Peserta yang ikut adalah dari SPK Nueng Tarung, desa Nihan, kabupaten Barito Utara adalah Aleh Lane. Dari SPK Penyang Hapakat, desa Sepang Kota, Sepang Simin, Tumbang Empas, kabupaten Gunung Mas adalah, Idal Diman,  Adiman Rantin, Simpei M. Turang, Yurie, Kardinal dan Surya.

Dari SPK Kahayan Basewut, desa Bukit Liti, Lawang Uru, Balukon, Bahu Palawa, kabupaten Pulang Pisau adalah, Midun Sahida,  Idoe Dasit, Yoprin dan Uan. Dari SPK Manggatang Tarung, desa Tumbang Malahoi, Tumbang Sangal dan Tumbang Baringei adalah, Tampung, Bakti Raya, Cilik U.Anggen dan Matius Ebal. Dari desa Tewah, kecamatan Gunung Mas di wakilkan oleh Petronikus A.T dan Lan.

Studi banding yang dimulai dari mengenal cara penanaman karet secara teori hingga praktek itu dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pemaparan materi dan kunjungan ke lapangan. Dalam sesi pemaparan untuk pembibitan dan pemeliharaan di paparkan oleh Jonson Mutahir. Dilanjutkan pemaparan untuk proses penyadapan batang karet secara optimal dan yang terakhir Eko Prayetno memaparkan pengolahan hasil/ pemanenan.

Dalam setiap sesi yang di paparkan, peserta studi banding bertanya secara aktif. Surya dari Tumbang Empas menanyakan, “Apa yang harus dilakukan petani jika terkena penyakit jamur akar putih?”, pihak PT.BSKP mengatakan hal itu terjadi karena kebersihan lahan untuk menanam karet tidak dijaga, sehingga sebelum penanaman harus dilakukan pembersihan, namun jika parah maka harus segera di bongkar, kalau ringan masih bisa di obati menggunakan Anvil, agar tidak menular ke tanaman lain harus di buat parit isolasi, jelas Pak Yani.

Pada saat kunjungan lapangan, peserta diajak untuk melihat pengolahan karet dalam bentuk Ribbed Smoked Sheet (RSS), dilanjutkan melihat kebun pembibitan dan penyadapan yang efektif.

Tulisan ini juga dimuat di majalah Kalimantan Review (KR) Halaman 21. Edisi 185/xx/ Januari 2011.

Sumber foto: Rokhmond Onasis.

SIMPUN SAMPURNA: “Pemerintah Lupa Dengan Masyarakat Adat Yang Dulunya Berjuang Untuk Kemerdekaan”

Tanggal 9 Agustus yang lalu adalah hari masyarakat adat internasional, hari ini di tetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1994. Peringatan ini dilakukan untuk menghormati hak asasi manusia yang diabadikan dalam piagam dan mencari solusi untuk meringankan penderitaan masyarakat adat.

Tim redaksi cubetangasi.com berkesempatan untuk mewawancarai Simpun Sampurna di sekretariat Aliansi Masyarakat Adat Kalimantan Tengah di Sisingamangaraja No.3 Palangka Raya pada awal Agustus 2010. Pria yang lebih akrab dipanggil Dadut saat ini sebagai ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) AMAN Kalteng selama 5 tahun (2010-2015). Berikut petikan wawancaranya:

Pandangan Anda terhadap perjuangan Masyarakat Adat di Kalimantan Tengah?

Masyarakat adat yang notabene dari asal usulnya sudah lama hidup berakar dan berbudaya, sehingga masyarakat adat Kalimantan Tengah punya falsafah betang. Nah … dengan melalui falsafah itu hidup bergotong royong jadi sifat-sifat dan prinsip-prinsip  masyarakat adat di Kalimantan Tengah ini mempunyai kultur yang sangat jauh dari masyarakat adat di daerah lain terutama dan khususnya dari Kalimantan Tengah.

Ketika orang-orang yang berkunjung ke Kalimantan Tengah disapa dengan ucapan selamat (baca ramah), itu pandangan kita terhadap masyarakat adat di kalimantan Tengah terkait dengan sumber daya alam yang melimpah ruah menurut pandangan masyarakat yang datang berkunjung.

Nah… ada hal yang belum bisa kita lakukan yaitu masyarakat adat Kalimantan Tengah masih belum mempunyai sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya alam yang ada ini seutuhnya.  Terkait dengan hari masyarakat adat dunia (baca internasional) yang jatuh pada tanggal 9 Agustus  2010 lalu, mari masyarakat adat Kalimantan Tengah bangkit dan membangun wilayah kita ini  agar kita menjadi masyarakat adat yang kuat.

Dalam hal perjuangan masyarakat adat untuk bisa bangkit dan kuat, hal-hal apa saja yang dapat membantu perjuangan itu, menurut Anda?

Ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Satu, kita harus menunjukkan diri kita dengan nilai-nilai budaya dan seni yang kita tunjukkan, kemudian kita kuatkan nilai-nilai kearifan lokal yang turun temurun sudah dilakukan, itulah yang menjadi jati diri kita yang kuat. Telah terbukti dari dulu sampai sekarang alam yang dijaga oleh masyarakat adat masih utuh dan masih bisa bermanfaat.

Mungkin dapat diberikan contoh bentuk dari kearifan lokal itu?

Kearifan lokal yang kita lihat salah satunya mungkin di Barito Timur, hutannya masih utuh/ ada. Mereka arif dan bijaksana untuk mengelola kawasan itu, dimanfaatkan, dikelola dan dipelihara. Ini berarti kearifan lokal yang mereka miliki berdasarkan budaya-budaya dan aturan-aturan adat setempat.

Hal-hal yang menghalangi dari perjuangan masyarakat adat itu sendiri apa?

Dari sisi investor, mereka  menganggap bahwa masyarakat adat tidak mempunyai tempat, yaitu salah satunya disebut dengan ladang berpindah. Padahal masyarakat adat sudah mempunyai aturan-aturan yang jelas bahwa masyarakat adat tidak sebagai ladang berpindah, tetapi masyarakat adat mempunyai ladang gilir balik yang sudah dilakukan turun temurun, sehingga tetap bisa mereboisasi dan menjaga alam itu sendiri.

Nah… ini hambatan bagi masyarakat adat yang konon dikatakan bahwa kita perusak hutan tapi, faktanya sampai hari ini bahwa masyarakat adat tidak pernah merusak hutan dan mereka melindungi. Walaupun dengan membakar mereka punya tradisi sendiri, yaitu menjaga kawasan yang mau di bakar agar tetap utuh dan tidak merembet ke lain. Ini juga salah satu bukti-bukti kearifan lokal kita yang tetap terjaga dan utuh.

Selain dari investor, mungkin ada yang lain?

Bisa saja dari masyarakat luar, bahwa masyarakat yang sudah maju dia akan melihat bahwa sumber daya alam menjadi asset masyarakat adat dan dipublikasikan keluar, inilah salah satu penghambat seperti itu. Bisa saja promosi-promosi  keluar dan mulai dari pemerintah juga kena. Kenapa …?

Undang-undang secara khusus untuk pengakuan hak-hak masyarakat adat secara utuh itu belum ada di Indonesia. Nah …ini menjadi penghambat betul…, padahal mereka telah terbukti menjaga kearifan-kearifan lokal dan sampai sekarang telah ada. Ini yang AMAN perjuangkan ke depan agar mendapat pengakuan dari pemerintah, yaitu sisi pengakuan hak  mutlak secara utuh.

Berhubungan dengan pemerintah, pendapat Anda terhadap keberpihakkan Negara pada masyarakat adat sendiri bagaimana?

Untuk sejauh ini belum sepenuhnya keberpihakkan itu. Mereka separuh tidak mengakui, mengapa ….?. Ini terbukti dengan adanya masalah di tingkat masyarakat adat,  padahal dulunya sebelum kemerdekaan 1945 itu, bahwa Negara Republik Indonesia meminta kepada masyarakat adat untuk bergabung dan mohon doa restu agar bisa berjalan. Saat ini terbalik, setelah diberikan kekuasaan dan pemerintah mentelantarkan masyarakat adat dan sampai sekarang hanya seperti tameng saja masyarakat itu.

Menurut Anda mengapa itu bisa  terjadi, seakan-akan masyarakat adat hanya tameng saja?

Ya… karena pemerintah lupa dengan masyarakat adat yang dulunya berjuang untuk kemerdekaan ini. Sehingga banyak perubahan-perubahan ketika di dalam kemerdekaan ini dan proses menjalankannya belum sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah baik dari tingkat nasional dan internasional.

Namun di tingkat internasional sudah mengakui dengan United Nation Declaration on The Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), namun pada kenyataannya di bangsa kita sendiri belum mengakui itu sepenuhnya, sehingga ini berkendala ke masyarakat adat.

Harapan Anda untuk masyarakat adat Kalteng menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi?

Melihat dari beberapa perubahan dari tahun ke tahun, bahwa masyarakat adat di Kalimantan Tengah, banyak budaya-budaya luar yang masuk sehingga budaya asli kita sendiri belum bisa kita kembangkan dengan baik. Nah … harapan kita ke depan agar budaya-budaya  ini diberi tempat pada porsi sendiri agar bisa dikembangkan lagi. Misalnya kerajinan anyam-anyaman, juga budaya gotong royong. Kita tunjukkan pada mereka  bahwa kita mempunyai budaya, ciri khas yang khusus sehingga orang lain bisa melihat kita dan menjadi tolak ukur masyarakat adat di Kalimantan Tengah.

« Previous Page